OPREC 2012 - 2013

Salam lestari kawan-kawan. Sekarang kami bakalan ngadain Open Recruitment buat kepengerusan tahun ke-2 KOPHI KALTIM. Nah buat kalian yg memang peduli lingkungan & pengen berbuat untuk kelestarian lingkungan kita, ayoo segera gabung mulai sekarang dengan KOPHI KALTIM. Pendaftarannya dimulai tanggal 1-15 November. Cara gabungnya gimana? gampang! kalian tinggal hubungi contact personnya aja. KOPHI KALTIM bisa dijadiin wadah bagi kalian untuk bertukar pikiran & berbuat untuk kelestarian lingkungan kita. Ayoo!! Tunggu apa lagi? Gak perlu ragu! Do little better than nothing. Kalo bukan kita siapa lagi?  

Aksi GreenLife

Proker KOPHI Kaltim

Samarinda, 31 Maret 2012. Setelah mengadakan rapat per divisi, akhirnya diadakanlah semacam rapat persiapan sebelum diadakannya Rakerda (Rapat kerja daerah) KOPHI Kaltim. Dan diantara hasil rapat sementara tersebut, antara lain:

1. Divisi KPSDM
 > Dibentuknya "Relawan Hijau" melalui perekrutan.
 > Mengadakan kunjungan ke beberapa tempat seperti tempat penangkaran hewan
 > Mencari tempat untuk dijadikan sebagai sekretariat KOPHI atau "Kedai KOPHI"
 > Mengadakan aksi dalam bentuk pergerakan untuk melestarikan lingkungan.

2. Divisi Desain & Kreatif
 > Mengadakan suatu acara yang bertema lingkungan dan menjadikan acara itu menjadi menarik
 > Mengadakan seminar pengenalan KOPHI dan didalamnya terdapat pelatihan seperti pemanfaatan limbah organik&non organik
 > Membuat baju, pin, bendera, dan topi KOPHI
 > Pengadaan pelatihan mengenai software design grafis seperti corel draw, adobe photoshop, dll.

3. Divisi Litbang
 > Survei penyuluhan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasan lingkungan
 > Mengadakan kegiatan rutin seperti diskusi bulanan dasn pengkajian lingkungan
 > Pengadaan riset atau penelitian

4. Divisi Media & Komunikasi
 > Mempublikasikan semua kegiatan yang diadakan KOPHI di jejaring sosial
 > Memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan lingkungan

Pemerintah Dinilai Tak Dukung Kebijakan Lingkungan

Jakarta - Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan pemerintah tak mendukung penerapan kebijakan lingkungan hidup selama tahun 2011. "Pemerintah justru mematikan perundang-undangan yang mestinya bisa dijadikan dasar utama untuk perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Berry Nahdian Furqon, di Jakarta, Jumat, 30 Desember 2011.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Undang-undang ini dinilai cukup bagus sebagai instrumen pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup. Tapi hingga kini pemerintah tak juga mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai turunan atas undang-undang itu. Padahal, kebijakan dalam undang-undang tak bisa dijalankan tanpa peraturan turunan.

Hal tersebut, kata Berry, jelas berbeda dengan saat lahirnya Undang-Undang tentang Pengadaan Lahan dan Tanah untuk Kepentingan Umum. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memimpin rapat kabinet untuk mengeluarkan peraturan pemerintah. "Berbeda dengan UU Lingkungan Hidup yang sampai sekarang sudah berumur dua tahun," katanya.